 |
| Audiensi dari Komite Masyarakat Reformasi Tasikmalaya (KMRT). Wakil Ketua Fraksi PPP-PKS, H. Dedi Kurniawan, S.T, M.M., memimpin langsung penerimaan delegasi KMRT, |
KIM CYBER CALINGCING, TASIKMALAYA – Memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) pada Senin, 9 Desember lalu, suasana di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya memanas dengan diselenggarakannya audiensi dan demonstrasi dari Komite Masyarakat Reformasi Tasikmalaya (KMRT). Wakil Ketua Fraksi PPP-PKS, H. Dedi Kurniawan, S.T, M.M., memimpin langsung penerimaan delegasi KMRT, didampingi jajaran penting dari eksekutif dan aparat penegak hukum, termasuk Asisten Administrasi Umum (Asda 3) Asep Gunadi, Wakapolres H. Sukmawijaya, dan perwakilan dari Kejaksaan Bp. Rahmat. Dalam pertemuan maraton yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 13.30 WIB ini, KMRT mengajukan tuntutan kritis yang menyoroti enam isu krusial, mulai dari dugaan korupsi pada program nasional seperti MBG dan KDMP, penanganan kasus pupuk, hingga sorotan tajam mengenai korupsi demokrasi terkait anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada, bahkan menghubungkan bencana alam yang terjadi baru-baru ini sebagai refleksi dari kebijakan yang tidak berkeadilan dan koruptif.
 |
| Audiensi bersama KMRT |
Dalam audiensi bersama Wakil Ketua Fraksi PPP-PKS, H. Dedi Kurniawan, dan jajaran Forkopimda, KMRT mendesak penanganan dan evaluasi mendalam terhadap isu-isu berikut:
1. Program Nasional dan Kebijakan Daerah
Program Nasional MBG dan KDMP: Mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi (MBG) dan Koperasi Digital Masa Depan (KDMP) untuk mencegah penyimpangan anggaran.
Kebijakan Cut Off dan Pembangunan Jalan: Menyoroti kebijakan pemerintah daerah terkait cut off dan pembangunan proyek strategis, khususnya Jalan Mangunreja-Sukaraja, yang dikhawatirkan terjadi kesalahan kebijakan.
2. Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Isu Pertambangan dan Lingkungan: Meminta pengawasan ketat terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya untuk memastikan tidak merusak lingkungan hidup, serta menuntut evaluasi izin-izin yang berpotensi koruptif.
3. Penanganan Kasus dan Hukum
Kasus Pupuk: Mendesak percepatan dan kejelasan penanganan kasus-kasus korupsi yang sudah muncul, khususnya yang berkaitan dengan penyaluran dan distribusi pupuk.
4. Pendidikan dan Pencegahan
Penerapan Kurikulum Anti Korupsi: Menuntut Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serius dalam memasukkan dan menerapkan kurikulum anti korupsi secara efektif di lembaga-lembaga pendidikan.
5. Korupsi Demokrasi dan Anggaran
Korupsi Demokrasi: Terkait kehati-hatian dalam penentuan regulasi atau tatacara pemilihan yang syarat dengan muatan politis.
6. Refleksi Bencana Alam
Introspeksi Kebijakan: Mengajak seluruh pihak untuk merefleksi diri, bahwa kejadian akhir-akhir ini terkait bencana alam bisa jadi merupakan dampak dari kebijakan dan perilaku yang tidak sesuai, tidak berkeadilan, dan bersifat koruptif.
KMRT berharap adanya komitmen bersama agar perilaku korup dapat dicegah di masa depan, sehingga pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya benar-benar menjadi berkah bagi seluruh masyarakat.
 |
| H. Dedi Kurniawan, S.T, M.M., bersama Asisten Administrasi Umum (Asda 3) Asep Gunadi, Wakapolres H. Sukmawijaya, dan perwakilan dari Kejaksaan Bp. Rahmat. |
Wakil Ketua Fraksi PPP-PKS, H. Dedi Kurniawan, dalam tanggapannya mewakili DPRD dan jajaran instansi yang hadir, menegaskan bahwa audiensi tersebut menjadi momentum refleksi diri yang penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tasikmalaya. Kehadiran Asda 3, Wakapolres, dan Kejaksaan menunjukkan keseriusan lintas instansi dalam mendengarkan aspirasi anti korupsi.
"Inti dari semua tuntutan KMRT adalah harapan besar agar kedepan, perilaku korup dapat dicegah secara total. Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya harus didasari oleh integritas agar hasilnya menjadi berkah. Kami siap mengawal poin-poin yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan anggaran dan kebijakan lingkungan. Refleksi mengenai bencana alam sebagai dampak perilaku koruptif harus menjadi cambuk bagi kita semua untuk bekerja lebih adil dan transparan," tutup Dedi Kurniawan, mengakhiri pertemuan yang berlangsung hingga sore hari tersebut.
